Vonis Berat untuk Tom Lembong, Diduga Salahgunakan Wewenang Terkait Impor Gula

Jakarta, Indonesia – Mantan Kepala BKPM dan tokoh ekonomi liberal, Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong), resmi dijatuhi vonis berat oleh pengadilan setelah dinyatakan bersalah dalam perkara penyalahgunaan wewenang terkait kebijakan impor gula.

Menurut informasi yang beredar, impor gula dilakukan tanpa adanya rapat koordinasi maupun rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Keputusan sepihak ini dinilai tidak sesuai dengan prosedur hukum dan birokrasi negara, serta bertentangan dengan prinsip-prinsip sistem demokrasi ekonomi Indonesia.

Prioritaskan Ekonomi Kapitalis

Tom Lembong disebut lebih mengedepankan pendekatan ekonomi kapitalis dan liberal, yang cenderung menguntungkan pihak swasta atau asing, dibandingkan dengan sistem ekonomi Pancasila yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

Langkah tersebut dinilai merugikan negara, khususnya petani tebu lokal dan produsen gula dalam negeri yang terdampak akibat banjirnya gula impor yang tidak terkendali di pasar nasional.

Penjelasan Hukum:

Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pejabat publik dilarang menggunakan wewenang secara menyimpang (maladministrasi) dan dapat dikenai sanksi hukum apabila merugikan keuangan negara atau publik.

Dalam kasus ini, Tom Lembong dijerat pasal-pasal dalam UU Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) terkait penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara yang mengakibatkan kerugian negara.

Profil Singkat Tom Lembong (Sumber: Wikipedia)

Nama lengkap: Thomas Trikasih Lembong

Jabatan terakhir: Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 2016-2019

Pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan RI pada Kabinet Kerja

Dikenal sebagai tokoh pro pasar bebas dan liberalisasi ekonomi

Hashtag :

#TomLembong

#KasusImporGula

#VonisBerat

#KorupsiEkonomi

#DemokrasiEkonomi

#EkonomiPancasila

#PenyalahgunaanWewenang

#BeritaHukum

#KasusKorupsi

#ImporTanpaIzin

#KeadilanUntukPetani

#GulaImpor

#BeritaTerkini

#BeritaNasional

#KorupsiIndonesia

#HukumDanKeadilan

#SistemEkonomiIndonesia

#EkonomiKerakyatan

#BeritaHariIni

#UpdateKasus

Berbagi :